Proseduristri PNS menggugat cerai suami secara administrasi berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan jalan menyewa pengacara. Beberapa orang bisa jadi cukup sibuk untuk mengurus proses perceraian sendiri. Atau kadang kala kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bercerai tidak ingin berargumentasi lebih lanjut dalam sidang. KesepakatanCerai suami istri Asli bermeterai Rp.6000,-Foto Copy Surat Nikah; Surat Pernyataan Pembagian Gaji (bila yang mengajukan gugatan PNS Pria ) Surat Gugatan Cerai (Bila digugat cerai) Foto Copy Karis / Karsu; Data dukung lain yang diperlukan : - Slip Gaji terakhir, dll. Suamiyang menggugat cerai membuat surat gugatan cerai. Mengingat bahwa gugatan cerai ini dapat memakan waktu yang panjang, maka sebaiknya pertimbangkan sebaik mungkin sebelum melayangkan gugatan. Dera novitasari (penyuluh agama honorer kua padang utara) abstrak: Itulah 9 langkah prosedur istri pns menggugat cerai suami secara administrasi. Suratgugatan cerai merupakan surat yang ditujukan kepada pengadilan agama oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri yang ingin mengajukan perceraian. Surat peceraian ialah surat yang ditujukan oleh suami kepeda pengadilan agama setempat yang dimana tujuannya sendiri adalah untuk proses perceraannya. DaftarHak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami PNS Memang, seorang suami wajib memberikan beberapa hak-hak dari bekas istri setelah putusan cerai dari pengadilan Agama. Sebagai seorang PNS, Anda juga harus memberikan hak-hak bekas istri, salah satunya adalah nafkah bulanan. . Jakarta, CNBC Indonesia - Pegawai Negeri Sipil PNS yang merupakan abdi negara memang dituntut untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Segala tindak-tanduknya, bahkan diatur di dalam peraturan undang-undang, sampai aturan tentang perceraian PNS pun sudah tauladan untuk masyarakat, apa saja yang memperbolehkan PNS untuk bercerai? Berikut alasan PNS dibolehkan bercerai sebagaimana diatur dalam perundang-perundangan yang Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ada 6 alasan PNS boleh bercerai. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu1. Salah satu pihak berbuat Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena hal lain di luar Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah Tugas Plt Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan gugatan perceraian yang dilakukan oleh para suami berstatus PNS banyak terjadi, namun Paryono belum bisa merinci bagaimana data perceraian PNS setiap lanjut, kata Paryono meskipun aturan mengenai izin perceraian bagi PNS ini sudah ada sejak tahun 1990, tapi aturan ini masih berlaku sampai sekarang."Aturan ini belum dicabut dan masih berlaku. Belum ada aturan terbaru mengenai hal tersebut," ujar Paryono kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa 23/3/2021. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya PNS Boleh Poligami, Beneran? mij/mij BerandaKlinikKeluargaAkibat Hukum Jika PN...KeluargaAkibat Hukum Jika PN...KeluargaJumat, 24 Februari 2012Saya dan istri adalah sesama PNS dan telah menikah selama 4 tahun dan dikaruniai anak berumur 3 tahun. Kini saya berencana akan menggugat cerai istri karena ketidakcocokan dalam rumah tangga. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan gaji saya dan istri? Saya dengar apabila PNS bercerai maka gaji PNS saya akan dipotong dan diberikan pada istri, benarkah itu? Padahal kami sesama PNS dan istri sebagai PNS juga memiliki pemasukan tetap sendiri, masakan gaji tetap dipotong? Mohon bantuannya, terima Kami turut prihatin atas masalah rumah tangga Anda. Idealnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, kami sarankan Anda lakukan upaya-upaya menyelesaikan permasalahan Anda dengan Istri Anda tanpa melalui pertanyaan Anda, informasi mengenai pemotongan gaji suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil PNS bila menceraikan istrinya yang juga PNS adalah benar. Hal tersebut diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil “PP 10/1983” sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 8 ayat 1 PP 10/1983 menyatakan ”apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.” Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Dalam hal ini, Anda dianggap sebagai pihak yang menghendaki perceraian, karena Andalah yang berencana menggugat cerai Istri Anda. Padahal “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya” lihat Pasal 8 ayat [5] PP 10/1983.Lebih lanjut Pasal 8 ayat 2 PP 10/1983 menyatakan “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.” Jadi, bila Anda menggugat cerai Istri Anda, maka sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS akan dibagi untuk menghidupi Istri Anda. Selain itu, Anda juga harus membagi sepertiga gaji Anda untuk menghidupi Anak Anda. Sedangkan, Anda hanya berhak menerima sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS, karena duapertiga gaji Anda harus diberikan kepada bekas Istri dan Anak tambahan, ketentuan Pasal 8 ayat 7 PP 10/1983 menyatakan bahwa “Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.” Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji Anda kepada Istri Anda akan hapus bila Istri Anda kawin lagi dengan orang lain. Baca juga artikel Hak Isteri atas Gaji Suami Gaji Pokok atau Penghasilan?2. Kewajiban untuk memberikan sebagian dari gaji Anda kepada bekas Istri Anda tetap ada walaupun Istri Anda juga menerima gaji sebagai pemasukan tetap. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur secara tegas di dalam peraturan jawaban dari kami, semoga membantuDasar hukum1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Tags Izin cerai utamanya bagi yang berstatus sebagai PNS Pegawai Negeri Sipil memiliki prosedur tersendiri. Izin cerai PNS nyatanya tidak mudah karena dalam prosesnya, negara ikut terlibat dalam mengatur hal yang bersifat privasi hajat hidup PNS ditanggung oleh negara, maka negara dirasa perlu mengatur dan mengadakan supervisi dalam kehidupan pribadi sang abdi aturannya, PNS diikat oleh berbagai regulasi karena urusan PNS menjadi urusan negara pula. Olehnya, ada beberapa aturan yang mengatur ihwal izin perkawinan hingga perceraian seorang PNS di Indonesia. Khusus untuk kasus perceraian yang dialami oleh seorang PNS, PNS bersangkutan wajib mengajukan izin. Simak penjelasannyaApa Itu Izin Cerai PNSIzin cerai pns adalah izin yang diajukan oleh aparatur yang berstatus sebagai PNS untuk meminta persetujuan perceraian dari atasan atau pejabat yang bersangkutan sesuai hierarki lingkungan tersebut termuat secara implisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PP No. 10/1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PP No. 45/1990.Apakah Seorang PNS Wajib Memiliki Izin Perceraian Sebelum Menceraikan PasangannyaSeorang PNS wajib mengajukan izin perceraian kepada atasan ataupun pejabat sesuai tingkatan hierarki di tempat satuan kerjanya. Dalam Pasal 3 PP No. 10/1983, izin perceraian pns wajib diajukan secara tertulis dan memuat alasan-alasan mengenai dasar permintaan pengajuan perceraian pada Pasal 3 PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 memberikan ketentuan tambahan bahwa PNS baik berposisi sebagai tergugat maupun penggugat sama-sama wajib mengajukan izin Adanya Surat Rekomendasi Cerai Dalam perceraian PNSManfaat adanya surat rekomendasi cerai dari atasan atau pejabat struktural sebagai prosedur dalam izin cerai PNS adalah bahwa PNS yang bersangkutan dapat memiliki rentang waktu yang cukup untuk memikirkan keputusannya dalam PP No. 10/1983, rentang waktu dalam mengeluarkan surat rekomendasi cerai adalah selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak permintaan izin perceraian tersebut diterima oleh pejabat yang Alasan yang Bisa Digunakan Dalam Izin Cerai PNSAlasan-alasan jelas yang dipertimbangkan dalam izin cerai PNS, diantaranya adalahPasangan melakukan perzinahan;Pasangan melakukan penganiayaan berat baik lahir maupun batin;Pasangan merupakan pemabuk, penjudi, pemadat dan sukar disembuhkan;Meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun berturut-turut;Pasangan dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan 5 tahun ke Hukum yang Mengatur Izin Cerai PNSBeberapa aturan hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan izin cerai PNS, diantaranya;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Mengurus Surat Izin Cerai PNSSebelum mengajukan dokumen cerai ke pengadilan, PNS wajib mengurus surat izin cerainya terlebih dahulu yang memiliki syarat antara lainPNS yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib mengajukan surat izin cerai secara tertulis dari atasan atau pejabat yang memiliki kedudukan hierarkis lebih tinggi di tempat satuan kerjanya. Setelah mendapatkan izin maka proses perceraian bisa kemudian diajukan ke yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari pasangannya kepada atasan atau pejabat yang memiliki kedudukan hierarkis untuk mendapatkan surat keterangan selambat-lambatnya 6 hari yang sama-sama berstatus PNS dan mengajukan permohonan surat izin cerai dan mendapatkan surat keterangan atau surat izin terlebih dahulu dari izin diajukan secara tertulis kepada atasan atau pejabat dengan memuat alasan-alasan yang jelas seperti alasan perceraian karena pasangan terbukti melakukan perzinahan, pasangan melakukan perbuatan judi maupun mabuk-mabukan, pasangan melakukan penganiayaan, dan atasan atau pejabat yang menerima surat izin perceraian wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menerima surat izin cerai, salah satunya melakukan upaya merukunkan kembali kedua belah pihak dan memanggil atau meminta keterangan dari pihak yang atasan atau pejabat tidak berhasil mendamaikan atau merukunkan kembali ke dua belah pihak, maka proses pemberian izin dilaksanakan secepatnya sesuai jangka waktu yang Mengurus Izin Cerai PNSBerikut prosedur mengurus izin cerai PNS adalahMengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada atasan atau pejabat struktural yang didisposisi dari pejabat eselon ke pejabat eselon yang proses pengajuan permohonan telah selesai, PNS tersebut akan mendapatkan surat izin cerai yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. Sedangkan untuk PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan adalah permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai yang dapat ditandatangani oleh Sekretaris surat izin cerai PNS merupakan persyaratan administratif sebelum PNS melanjutkan kasus perceraiannya ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Surat Rekomendasi Cerai Dari AtasanContoh surat izin cerai bagi PNS sesuai Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsurat rekomendasi cerai dari atasanLihat selengkapnya di Konsultasikan Permasalahan Cerai Pada JustikaUntuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Untuk itu, Justika memiliki solusi untuk masalah atau kebingungan Anda terkait perceraian melalui laman informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara BKN mengatakan bagi para istri yang diceraikan oleh suami yang berstatus pegawai negeri sipil PNS berhak mendapatkan setengah gaji mantan suaminya tersebut. Pelaksana Tugas Plt Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan aturan mengenai pemberian gaji bagi pasangan PNS yang telah bercerai diatur di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 10/1983 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 45/1990. Kendati demikian, kata Paryono ada beberapa syarat agar istri yang bercerai dengan suami bisa mendapatkan setengah dari gaji mantan suami yang berstatus PNS. Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian gaji untuk para mantan istri PNS kata Paryono diatur di dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 dan PP Nomor PP Nomor 45/1990. " Gaji suami bisa langsung dipotong dari bendaharawan gaji," jelas Paryono kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa 23/3/2021.Halaman 2>> Cara Mendapatkan Bagian Gaji PNS BACA HALAMAN BERIKUTNYA Asahan - Tanti Novalina Siagian, wanita berusia 34 tahun di Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Sumut mengaku sudah tiga tahun tak dinafkahi oleh suaminya yang berprofesi sebagai anggota polisi yang terakhir bertugas di Batu Tanti mengklaim suaminya tersebut sudah menikah lagi dengan seorang janda dan kini tinggal di Jambi kini telah memiliki seorang anak. Perlakuan suaminya itu menurutnya, bermula saat ia gagal penjadi Pegawai Negeri Sipil PNS beberapa tahun lalu."Alasannya karena aku nggak PNS. Cerita yang jadi PNS itu pun karena saya ditipu. Waktu itu penempatan dan nomor sudah keluar jadi kami nikah. Selang beberapa bulan ternyata orang yang menguruskan PNS ini ternyata bermasalah. Di situlah awal mula saya dikira membohongi dia dan keluarganya," kata Tanti kepada wartawan di Kisaran, Sabtu 10/6/2023.Dijelaskan Tanti, ia menikah dengan suaminya itu pada tahun 2015. Sejak dia ditipu dan tak jadi PNS saat itulah suaminya berubah sikap. Ia kerap mendapat perlakuan kasar dan tak pernah dinafkahi hingga saat ini memiliki dua nak."Awal kami nikah itu kami memang LDR. Sampai diuruslah pindah tugasnya di Polsek Lima Puluh Batu Bara. Tapi selama dia jadi polisi, ATM, gaji dia yang pegang semua," rumah tangga Tanti dan suaminya yang berpangkat Brigadir berinisial JKS berulang kali terjadi. Namun berulang kali juga mereka baikan karena saat itu Tanti mengaku memikirkan tahun 2020 Tanti baru mengetahui jika suaminya itu telah memiliki wanita lain bahkan wanita tersebut sudah hamil. Di situlah dia melaporkan Brigadir JKS ke Polda Sumut dengan itu sebagaimana ditunjukkan oleh Tanti dalam surat nomor STTLP/1356/VII /2020/SUMUT/ SPKT II tanggal 23 Juli 2020."Waktu saya tahu dia menghamili orang di situ dia minta cerai. Tapi saya laporkan dia karena selama ini sudah terlantarkan anak-anaknya," dilaporkan ke Polda Sumut karena menelantarkan istri dan anaknya, Brigadir JKS menghilang bahkan meninggalkan tugasnya dari kesatuan Polri di Polsek Lima Puluh Polres Batu kemudian menunjukkan bukti surat perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP pada tahun 2022 lalu dan disebutkan bahwa suaminya masuk dalam DPO. "Penyidiknya bilang kalau saya tahu posisi dia dimana mereka siap menangkap. Saya sudah dapat alamatnya di Jambi, identitasnya di Jambi dan siap fasilitasi mereka ke sana. Tapi banyak kali selalu alasan mereka intinya tak mau kerja saya curiga pasti ada sesuatu di sini," kata mengatakan, dirinya sudah lelah selama bertahun tahun tidak dinafkahi dan berharap kepada Polda Sumatera Utara untuk menangkap suaminya itu."Apa saya harus bikin video viral dulu ceritakan ini semua biar ramai? Mohonlah kepada Bapak Kapolda supaya suami saya itu ditangkap. Karena sudah jelas dia meninggalkan anak anaknya dan kawin lagi sama perempuan dan sekarang tinggal di Jambi. Saya tahu dia di mana, tapi polisi tak mau menangkap dia," katanya. Simak Video "Sudah 24 Jam, 200 Nakes Duduki DPRD Asahan Demi Pengesahan Insentif" [GambasVideo 20detik] dpw/dpw

istri pns gugat cerai suami swasta